Kesenjangan Komitmen dan Implementasi dalam Tata Kelola Lingkungan Global Ditinjau dari Kritik Green Theory terhadap Rezim Lingkungan Internasional

Abstract

Kesenjangan antara komitmen internasional dan pelaksanaan kebijakan dianggap sebagai masalah penting dalam pengelolaan lingkungan global. Keberadaan lembaga lingkungan internasional, termasuk Perjanjian Paris dan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC), tidak secara otomatis menjamin transformasi komitmen global menjadi tindakan kebijakan yang memadai. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara komitmen dan pelaksanaan dalam pengelolaan lingkungan global, serta melihatnya dari perspektif teori lingkungan terhadap kendala yang dihadapi oleh lembaga lingkungan internasional. Studi ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif, melalui desain penelitian literatur dan dokumen, untuk menganalisis Perjanjian Paris, NDC, laporan IPCC, UNEP, WMO, dokumen organisasi internasional, serta literatur akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan antara komitmen dan pelaksanaan bersifat multidimensi, dan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai masalah ketidakpatuhan negara. Penelitian menunjukkan tiga jenis kesenjangan yang saling terkait, yaitu kesenjangan pelaksanaan, kesenjangan kapasitas, dan kesenjangan lingkungan struktural. Kesenjangan pelaksanaan mengacu pada jarak antara komitmen internasional dan penerapan kebijakan, sedangkan kesenjangan kapasitas berkaitan dengan perbedaan dalam pendanaan, teknologi, institusi, dan sumber daya saat mengubah komitmen menjadi tindakan. Sementara itu, kesenjangan lingkungan struktural mengacu pada adanya jurang antara kebutuhan lingkungan jangka panjang dengan struktur politik dan ekonomi yang masih mendorong kepentingan pembangunan jangka pendek dan pertumbuhan ekonomi. Perspektif konservasi lingkungan menekankan pentingnya memperkuat institusi, transparansi, pendanaan, teknologi, dan mekanisme pelaksanaan, sedangkan perspektif ekologi mengungkap pembatasan struktural yang terkait dengan pola produksi, konsumsi, pertumbuhan ekonomi, dan hubungan kekuasaan.