Peran Komisi C DPRD Kabupaten Jombang dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Jombang
Keywords:
DPRD Komisi C, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Infrastruktur, Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Good GovernanceAbstract
Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, Infrastruktur yang memadai akan memperlancar aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan publik di suatu daerah termasuk di Kabupaten Jombang.
Dalam mendukung partisipasi masyarakat pada pembangunan infrastruktur efektivitas, peran Komisi C sebagai representasi rakyat dalam menjembatani aspirasi masyarakat terkait kebutuhan infrastruktur sangatlah krusial dimana peran strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang dalam mendukung partisipasi masyarakat pada pembangunan.
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan anggota Komisi C, perwakilan dinas terkait, serta tokoh masyarakat, ditambah dengan analisis dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi C DPRD Kabupaten Jombang telah menjalankan beberapa peran kunci, meliputi fasilitasi komunikasi dua arah serta berjalan melalui berbagai mekanisme, seperti kegiatan reses, penguatan forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), pengawasan pembangunan, serta edukasi kepada masyarakat.
References
Abe, Alexander. 1994. Perencanaan Daerah Partisipatif. Yogyakarta. Pustaka Jogja Mandiri.
Alkadri.et.al (penyunting). 2001. Manajemen Teknologi Untuk Pengembangan Wilayah. Edisi Revisi. Jakarta: Pusat Pengembangan Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah-BPPT Press.
Arbit, Sanit. 1985. Perwakilan Politik Indonesia. Jakarta. Rajawali.
Asshiddiqie, Jimly. 1993. Gagasan kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan pelaksanaannya di Indonesia: pergeseran keseimbangan antara Individualisme dan Kolektivisme dalam Kebijakan Demokrasi Politikdan Demokrasi Ekonomi selama tiga masa Demokrasi. Disertasi. Tidak Terpublikasi. Jakarta: Fakultas Hukum PPS Universitas Indonesia.
Budiardjo, Miriam. 1980. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama
Direktorat Pengembangan Wilayah dan Transmigrasi.2003 Pendekatan Pengembngan Wilayah.
Edi, Suharto. 2006. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian strategis pembangunan kesejahteraan social dan pekerjaan sosial, Bandung. Aditama.
Huraerah, Abu, 2011. Pengorganisasian Pengembangan Masyarakat, Model Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan. Bandung. Humaiora
Kamilah, Muthia. 2014. Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pengelolaan APBD Tahun 2014 Kota Balikpapan. Skripsi. Dipublikasikan Universitas Mulawarman.
Kuncoro, Mudrajad. 1997. Ekonomi Pembangunan: Teori masalah dan kebijakan. Yogykarta. Cetakan pertama.Unit penerbitan dan percetakan akademi manajemen perusahaan YKPN.
Siagian, P. Sondang. 1995. Administrasi Pembangunan. Jakarta: GunungAgung.
Soehardjo, Rudy. 2004. Mengenal Pelaksanaan Tugas DPRD Kabupaten/Kota. Semarang: Aneka Ilmu.
Soekanto, Soerjono. 2002. Teori Peranan. Jakarta. Bumi Aksara.
Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba.
Peraturan Daerah Kabupaten Bulukmba Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2010 – 2014.
Undang-undang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPRD.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Daerah
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 samsul hudah, Mukari, Hudallah, Abu Tazid
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
